0
0
Bank Indonesia mengumumkan perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan MDR QRIS 0 persen tersebut diumumkan oleh otoritas moneter pada momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.
Pengumuman ini menegaskan langkah lanjutan dari otoritas dalam mengatur ekosistem pembayaran digital. Menurut informasi resmi yang dirilis, BI menetapkan tanggal efektif pelaksanaan kebijakan dan menyampaikan adanya ketentuan teknis yang mengatur perluasan tersebut.
Perluasan MDR QRIS 0 persen Berlaku 1 Oktober 2026
Bank Indonesia menetapkan bahwa kebijakan perluasan MDR QRIS 0 persen mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2026. Penetapan tanggal efektif tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 RI, sebagai bagian dari pengumuman resmi yang merinci ketentuan pelaksanaan.
Pernyataan resmi menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan perluasan dari kebijakan sebelumnya, dan otoritas telah menyiapkan ketentuan yang mengatur skema pelaksanaan. Rincian teknis dan aspek operasional dijelaskan dalam dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh BI untuk menjadi acuan bagi pelaku sistem pembayaran.
Ruang Lingkup Ketentuan
Dalam dokumen yang dipublikasikan, Bank Indonesia menyampaikan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan MDR QRIS 0 persen. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan operasional bagi penyelenggara dan pengguna QRIS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan pelaku usaha yang memanfaatkan QRIS.
Sumber resmi menyatakan bahwa ketentuan mencakup aspek teknis transaksi, mekanisme akuntansi, serta tata cara pelaporan yang harus dipenuhi oleh pihak terkait. BI juga menegaskan perlunya koordinasi antarpenyelenggara untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan baru ini.
Baca juga: Postingan Terakhir Putri Juficha Sebelum Meninggal: Singgung Palestina, Sepak Bola, dan Spanyol
Dampak bagi Pelaku Usaha dan Konsumen
Perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen dipandang dapat memengaruhi biaya transaksi yang ditanggung oleh pelaku usaha dan memberikan implikasi terhadap perilaku pembayaran konsumen. Bank Indonesia menyebut ketentuan tersebut diharapkan mengurangi beban biaya transaksi tertentu, sekaligus mendorong penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital yang lebih luas.
Pemerintah dan otoritas terkait diharapkan melakukan sosialisasi agar pelaku usaha memahami perubahan ketentuan dan menyesuaikan sistemnya. BI menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pembayaran serta kepatuhan terhadap pedoman yang telah diatur agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata.
Tata Kelola, Pengawasan, dan Implementasi
Bank Indonesia menyerukan penerapan tata kelola yang jelas dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan MDR QRIS 0 persen. Dalam pengumuman resmi, BI menegaskan komitmen untuk memantau implementasi kebijakan serta memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Otoritas juga mendorong penyelenggara sistem pembayaran untuk melakukan penyesuaian teknis dan administratif agar proses transisi berjalan lancar. BI akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaku industri untuk mengatasi hambatan operasional yang muncul selama masa transisi.
Langkah Selanjutnya bagi Pemangku Kepentingan
Dalam rangka menyambut diberlakukannya kebijakan pada 1 Oktober 2026, Bank Indonesia mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk menelaah ketentuan yang telah ditetapkan dan mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan. Penyelenggara layanan dan pelaku usaha diharapkan mengikuti pedoman teknis serta melakukan pembaruan sistem bila diperlukan.
BI juga menginformasikan bahwa sosialisasi dan panduan pelaksanaan akan tersedia untuk membantu pelaku usaha memahami implikasi kebijakan. Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi yang dirilis agar mengetahui perubahan yang mungkin berdampak pada mekanisme pembayaran sehari-hari.
Dengan penetapan tanggal efektif dan penerbitan ketentuan, Bank Indonesia berharap kebijakan perluasan MDR QRIS 0 persen dapat mendukung pengembangan ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan andal. Pelaksanaan kebijakan akan terus dipantau untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai sesuai kerangka yang ditentukan oleh otoritas.
