DPR Minta Evaluasi Fasilitas Kesehatan Menyeluruh

Anggota Komisi IX DPR Ranny Fahd Arafiq mendesak adanya evaluasi fasilitas kesehatan menyeluruh setelah muncul dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS di media sosial. Menurut Ranny, tindakan memberikan sanksi kepada oknum tenaga kesehatan tidak cukup jika tidak disertai pemeriksaan terhadap persoalan mendasar yang terjadi di fasilitas layanan kesehatan.

Ranny menegaskan bahwa setiap pasien, termasuk peserta BPJS Kesehatan, berhak mendapatkan pelayanan yang adil, ramah, dan bermartabat. Kasus yang viral ini, kata dia, seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menata ulang standar pelayanan dan pengawasan di fasilitas kesehatan.

Urgensi evaluasi fasilitas kesehatan

Menurut Ranny, fokus pada evaluasi fasilitas kesehatan perlu dilakukan untuk mengetahui akar masalah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran etika pelayanan publik. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar tidak hanya menindak oknum, tetapi juga memperbaiki sistem, budaya kerja, dan mekanisme pengawasan yang ada di faskes.

Dia menilai bahwa tanpa evaluasi yang komprehensif, sanksi terhadap individu hanya akan bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan potensi masalah struktural yang sama muncul di tempat lain. Ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan konsisten sesuai standar yang ditetapkan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penekanan pada hak pasien BPJS

Ranny mengingatkan bahwa peserta BPJS Kesehatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan bermartabat. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa perbedaan status peserta tidak boleh menjadi alasan perlakuan yang tidak adil atau merendahkan martabat pasien.

Pernyataan ini menyoroti kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hak pasien di fasilitas kesehatan, termasuk penerapan kode etik pelayanan publik yang tegas dan mekanisme pengaduan yang efektif sehingga pasien mendapatkan jaminan akses layanan yang layak.

Tindakan yang diminta DPR

Ranny meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian sanksi terhadap oknum tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien, melainkan juga melakukan kajian lebih luas. Kajian tersebut, menurutnya, harus mencakup evaluasi prosedur layanan, pelatihan etika bagi tenaga kesehatan, serta peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas di faskes.

Dia mengingatkan bahwa penegakan etika pelayanan publik menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sanksi perlu ada sebagai bentuk pertanggungjawaban, namun perbaikan sistemik diperlukan untuk mencegah berulangnya insiden serupa.

Peran pengawasan dan pelaporan

Dalam pandangan Ranny, penguatan mekanisme pelaporan dan pengawasan juga krusial. Masyarakat dan pasien harus memiliki akses mudah untuk melaporkan pengalaman buruk yang mereka alami tanpa takut mendapat intimidasi atau pembalasan.

Dia menyampaikan bahwa keberadaan jalur pengaduan yang transparan serta tindak lanjut yang jelas akan membantu mengidentifikasi pola pelanggaran dan titik lemah dalam pelayanan. Langkah ini penting untuk memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan.

Momentum untuk pembenahan

Ranny melihat kasus penghinaan pasien BPJS yang menjadi sorotan publik sebagai peluang untuk melakukan pembenahan menyeluruh di sektor pelayanan kesehatan. Ia berharap pemerintah mengambilnya sebagai momentum untuk meninjau ulang kebijakan, standar operasional, dan kultur pelayanan di fasilitas kesehatan agar pelayanan yang adil dan bermartabat benar-benar menjadi praktik umum.

Pernyataan ini menegaskan harapan agar upaya penegakan etika dan perbaikan sistem dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai respons sementara terhadap kontroversi yang sedang terjadi. Dengan pendekatan yang sistemik, diharapkan kualitas pelayanan bagi seluruh pasien akan meningkat dan kejadian serupa bisa dicegah.