0
0
Minim PJU menjadi sorotan tajam setelah maraknya aksi begal yang kembali mengganggu warga Kota Bandung. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, menilai peningkatan tindak kriminal jalanan tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan keamanan.
Menurut Andri, fenomena begal merupakan akumulasi dari berbagai persoalan sosial yang selama ini luput dari perhatian Pemerintah Kota Bandung. Kritik itu disampaikan menyusul kekhawatiran publik terhadap efektivitas langkah antisipatif dari pemerintah setempat.
Minim PJU jadi sorotan DPRD
Andri secara tegas menyoroti minimnya PJU sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi rasa aman warga di ruang publik. Menurutnya, pencahayaan jalan yang tidak memadai membuat area tertentu rentan terhadap tindakan kriminal, sehingga menjadi perhatian utama dalam evaluasi pengelolaan infrastruktur kota.
Dalam pandangan wakil rakyat tersebut, ketersediaan pencahayaan yang layak merupakan bagian dari upaya preventif yang sederhana namun krusial untuk menekan peluang pelaku kejahatan di jalanan. Minimnya fasilitas publik yang mendukung keamanan, kata Andri, merupakan sinyal bahwa aspek perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur perlu dikaji ulang secara lebih serius oleh pihak berwenang.
Pengawasan Pemkot dianggap lemah
Selain masalah pencahayaan, Andri juga menyoroti aspek pengawasan Pemerintah Kota yang dinilai kurang optimal. Ia menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap ruang publik dan pelaksanaan program-program terkait keselamatan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kriminal.
Gambaran pengawasan yang belum menyeluruh, menurut Andri, tidak hanya berdampak pada penegakan aturan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menghadirkan rasa aman. Kritik ini menempatkan pengawasan sebagai fungsi penting yang mesti diperkuat agar kebijakan dan fasilitas yang sudah tersedia bisa berjalan efektif di lapangan.
Begal sebagai akumulasi persoalan sosial
Andri mengingatkan bahwa maraknya tindakan kriminal jalanan perlu dipahami sebagai gejala yang berakar dari berbagai persoalan sosial. Ia menekankan bahwa pendekatan semata pada aspek keamanan tidak akan cukup tanpa perhatian terhadap kondisi sosial-ekonomi dan pola hidup komunitas yang mendasari tindakan tersebut.
Dengan melihat begal sebagai hasil akumulasi persoalan, Andri menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor yang melibatkan lebih dari sekadar aparat keamanan. Penanganan yang terintegrasi, menurutnya, diperlukan agar solusi tidak hanya bersifat sementara namun berkelanjutan.
Harapan terhadap langkah antisipatif Pemerintah Kota
Menanggapi kritik tersebut, Andri berharap Pemerintah Kota Bandung dapat mengkaji ulang langkah-langkah antisipatif yang selama ini ditempuh. Ia mengingatkan pentingnya pemetaan masalah yang komprehensif sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab akar persoalan yang ada.
Dalam kerangka itu, penguatan terhadap elemen-elemen preventif seperti infrastruktur, pengawasan, dan intervensi sosial menjadi sorotan utama. Andri percaya bahwa perbaikan di bidang tersebut dapat membantu mengurangi peluang terjadinya tindak kriminal di ruang publik, sekaligus meningkatkan rasa aman warga kota.
Tuntutan akuntabilitas dan pengawasan berkelanjutan
Kritik yang disampaikan anggota Komisi IV ini juga menyoroti kebutuhan akan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program terkait keamanan dan kesejahteraan publik. Menurut Andri, selain memperbaiki sarana prasarana, mekanisme pengawasan yang transparan dan berkelanjutan perlu ditegakkan agar setiap kebijakan dapat diukur dampaknya secara nyata.
Dengan tekanan publik terhadap maraknya begal, sorotan DPRD ini bisa menjadi pemicu bagi dialog dan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif. Andri menggarisbawahi bahwa upaya bersama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi persoalan yang kini mengganggu rasa aman warga Bandung.
